cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Patrika
Published by Universitas Udayana
ISSN : 0215899X     EISSN : 25799487     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus in Scope Jurnal Kertha Patrika terbit tiga (3) kali setahun: yaitu bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 44 No 3 (2022)" : 7 Documents clear
New Paradigm of RegTech for Holding Digital Corporations (HODCs) in Indonesia: From Disruptive to Sustaining Innovation Airin Liemanto; Sukarmi Sukarmi; Reka Dewantara; Nurul Ula Ulya
Kertha Patrika Vol 44 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i03.p.01

Abstract

The digital era demands transformation of all sectors, including the sector of economic law. The concept of economic law that is demanded to transform and transplant itself is the legal concept in the digital founding of companies. Companies no longer possess conventional schemes; they have transformed in terms of management patterns, market reach, and even organizational structure toward digital concepts, and therefore the law must be adaptive with these developments. The research for this article has the objective of forming new legal paradigms in the founding of companies. It takes the form of a normative legal research with usage of the philosophical and statute approaches. The results of the research showed that the adoption of concepts from the New Paradigm Theory of Kuhn requires a new legal paradigm with a new legal regime, because the old legal regime is not adaptive to the new form of companies with the conception of an enterprise form utilizing a technological approach through the aid of Regtech.
Perlindungan Konsumen dalam Perbuatan Melawan Hukum Pembelian Diamond Game Online Mobile Legends Sulthan Muhammad Al Ghifari; Dwi Desi Yayi Tarina
Kertha Patrika Vol 44 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i03.p.06

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum transaksi jual beli online diamond Mobile Legends Bang-Bang melalui top up store, kedudukan hukum diamond Mobile Legends sebagai komoditas Digital, dan perlindungan konsumen dalam perbuatan melawan hukum jual beli diamond Mobile Legends Bang-Bang melalui top up store. Penelitian ini menggunakan teknik Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal yang menggunakan studi dokumen, studi kepustakaan, dan data sekunder yang terdiri dari sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Top-up diamond Mobile Legends yang dibeli melalui toko top-up termasuk dalam ranah hukum perdata. Diamond adalah “komoditas digital”, yaitu komoditas berupa barang yang digunakan dalam game online yang memiliki nilai moneter dan dapat ditukar. Perlindungan hukum akan menciptakan keseimbangan antara kedudukan, hak, dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
Questioning Direct Cash Funds Regulation on Village Funds in Province of Bali during Covid-19 Pandemic Ni Luh Gede Astariyani; Bagus Hermanto; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kertha Patrika Vol 44 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i03.p.02

Abstract

The objections of this article are to describe, analyze, combine, and maintain concurrent relationships between regulations, implementation of Direct Cash Fund regulations at the regional level, and determined or measured factors on Direct Cash Fund by regional governments. This study combined normative and empirical legal research, analyzed legal instruments, and conducted interviews with various apparatus and parties involved in the Direct Cash Fund. This research results demonstrate that Direct Cash Fund was an effective government instrument, both in terms of its regulation and implementation by central and regional governments, in assisting village governments in mitigating the COVID-19 pandemic effect, particularly on the poorest people, and sustaining village development agendas through the new Village Fund scheme within Direct Cash Fund allocation.
Sinkronisasi Pengaturan Perceraian dan Produk Pengadilan Agama Dalam Cerai Talak dan Cerai Gugat I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati
Kertha Patrika Vol 44 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i03.p.07

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk tidak terjadi disharmonisasi hukum dan mengatasi hal-hal yang berlawanan dalam norma-norma hukum, untuk kepastian hukum dari lingkup pengaturan hukum acara pengadilan agama . Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis konsep. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer serta sekunder dengan tekhnik pengumpulan bahan hukum melalui kartu sistem. Kemudian diinterprestasi secara gramatikal dan dievaluasi. Berdasarkan analisis penafsiran gramatikal, antara asas-asas perceraian dan alasan-alasannya yang bersumber pada hukum Islam dengan asas-asas dari kaidah alasan-alasan percerian yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 serta KHI sudah sinkron secara horizontal. Dengan analisis secara deskripsi, evaluasi dan argumentasi tidak ada sinkronisasi secara horisontal pengaturan produk pengaturan Pengadilan Agama yang menyangkut cerai talak, ikrar talak berdasarkan cerai talak maupun berdasarkan taklik talak dengan jalan khuluk yang diatur dalam UU PA dan KHI. Dalam KHI produk Pengadilan Agama berupa putusan untuk diijinkan suami mengucapkan ikrar talak dan produk pengadilan berupa penetapan, bahwa telah terjadi sidang ikrar talak. Penetapan ini merupakan bukti terjadinya perceraian. Sedangkan dalam UU Peradilan Agama produk peradilan cerai talak semuannya berupa penetapan. Bukti terjadinya perceraian berupa akte cerai. Pengadilan Agama dalam memeriksa, menyelesaikan cerai talak dan ikrar talak, produknya mengikuti pengaturan KHI.
Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021 Go Lisanawati; Hasrina Nurlaily
Kertha Patrika Vol 44 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i03.p.03

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dari kewenangan PPNS menyidik TPPU. Penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukumnya yakni primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan dan pencarian dilakukan melalui media online. Metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan model penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengaturan melalui pembaharuan undang-undang dalam memberikan kewenangan PPNS menyidik TPPU.
Aplikasi Konsep Plea Bargaining: Perspektif Perkara Narkotika Ni Putu Tya Suindrayani
Kertha Patrika Vol 44 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i03.p.04

Abstract

Tujuan penelitian ilmiah ini ialah untuk mengkaji diskursus konsep plea bargaining dan konsekuensinya dalam perspektif penyelesaian perkara narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif dan eksplanatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian mengarah pada perbandingan diskursus plea bargaining dalam KUHAP Negara Georgia, India dan China, diskursus dalam RKUHAP Indonesia, serta konsekuensinya sebagai proses alternatif dalam penyelesaian perkara narkotika. Kesimpulan penelitian ini bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan komponen sistem hukum sebagai “safeguards” untuk menunjang penerapan plea bargaining dan konsekuensinya sebagai alternatif proses penyelesaian perkara narkotika berfokus pada efektifitas, efisiensi, pengurangan beban perkara dan menanggulangi peredaran gelap narkotika di dalam LAPAS. Kata kunci: Plea Bargaining, Penyelesaian Perkara, Narkotika
Implementasi Pelayanan Izin Usaha Terhadap Penyelenggaraan Usaha Mikro di Kabupaten Sikka Elisabeth Helyanti Ongan; Y. Sri Pudyatmoko
Kertha Patrika Vol 44 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i03.p.05

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha mikro di Kabupaten Sikka dan manfaat izin usaha terhadap penyelenggaraan usaha mikro di Kabupaten Sikka. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner, dan data sekunder bersumber dari undang-undang, buku, jurnal maupun media elektronik. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sikka telah mengimplementasikan pelayanan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro dengan menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik, yakni melalui Online Single Submission (OSS).Usaha Mikro mendapatkan kemudahan perizinan berusaha mulai dari penyederhanaan syarat, waktu penerbitan izin dan bebas biaya. Dengan izin tersebut selain memberikan kepastian hukum juga akan memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal dan insentif dari pemerintah. Di Kabupaten Sikka sudah banyak usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat daerah, namun masih banyak yang belum memiliki izin usaha. Hal tersebut disebabkan antara lain karena minimnya pemahaman dan informasi terkait perizinan berusaha, dan kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi. Berdasarkan masalah yang ada diharapkan ada pemberian sosialisasi dan pendampingan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sikka kepada pelaku usaha mikro. Bagi pelaku usaha agar lebih proaktif mencari tahu program kerja pemerintah di bidang perizinan berusaha.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 45 No 2 (2023) Vol 45 No 1 (2023) Vol 44 No 3 (2022) Vol 44 No 2 (2022) Vol 44 No 1 (2022) Vol 43 No 3 (2021) Vol 43 No 2 (2021) Vol 43 No 1 (2021) Vol 42 No 3 (2020) Vol 42 No 2 (2020) Vol 42 No 1 (2020) Vol 41 No 3 (2019) Vol 41 No 2 (2019) Vol 41 No 1 (2019) Vol 40 No 01 (2018) Vol 40 No 3 (2018) Vol 40 No 2 (2018) Vol 39 No 03 (2017) Vol 39 No 01 (2017) Vol 39 No 2 (2017) Vol 38 No 3 (2016) Vol 38 No 2 (2016) Vol 38 No 1 (2016) Vol 33 No 1 (2008) More Issue